INFO HUMAS POLRI AEK NABARA, 5 Juni 2025 – Kesabaran warga Aek Nabara telah habis, berubah menjadi amarah yang memuncak. Insiden berulang jatuhnya tandan buah sawit (TBS) dari truk-truk pengangkut di Jalan Ampera (Pajak Aek Nabara) bukan lagi sekadar kecelakaan rutin. Ini adalah simbol nyata dari arogansi pengemudi dan kelumpuhan birokrasi yang secara sistematis menempatkan nyawa setiap pengguna jalan di garis bahaya.
Masyarakat Aek Nabara kini melontarkan gugatan pedas kepada dinas terkait yang secara mencolok memilih “diam” di tengah ancaman yang terus membayangi. “Kami sungguh menyayangkan sikap dari dinas terkait untuk penertiban dan pengamanan dari truk pelanggaran SOP yang sampai saat ini belum mengambil tindakan yang serius,” teriak seorang warga dengan suara bergetar menahan geram. “Lihatlah kejadian ini wahai pemangku jabatan, apakah harus keluargamu yang jadi korban baru kamu bertindak?!” Pertanyaan ini bukan sekadar retorika; ini adalah cerminan keputusasaan kolektif yang menuntut pertanggungjawaban.
Laporan langsung dari Biro Nusantaranews-Today kepada Kepala Pos Lalu Lintas (Kapos Lantas) Aek Nabara, Limbong, justru membuka borok sistem yang lebih dalam. Alih-alih memberikan solusi, Limbong justru mengakui “keterbatasan personel” sebagai tameng atas minimnya penegakan hukum. “Sudah diajukan ke Kasat Lantas, tapi sampai saat ini belum ada penambahan personel,” dalihnya, seolah-olah kekurangan jumlah adalah alasan yang dapat diterima di tengah ancaman nyata terhadap keselamatan publik.
Lebih parah lagi, Kapos Lantas ini mengungkapkan bahwa usulan mendesak untuk memasang portal pembatas kapasitas di Pajak Aek Nabara “telah berbenturan dengan kebijakan pemangku jabatan.” Sebuah pengakuan yang terang-terangan menunjuk pada hambatan birokrasi yang mematikan inisiatif demi keselamatan. “Kami hanya pengawas kebijakan, bukan pembuat kebijakan,” pungkas Limbong, seolah melepaskan diri dari tanggung jawab krusialnya.
Pengakuan ini bukan alasan, melainkan sebuah pengkhianatan terhadap amanah publik. Ketika nyawa warga menjadi taruhan di jalanan Aek Nabara, dalih “kekurangan personel” dan “benturan kebijakan” adalah dalih busuk yang tak bisa ditoleransi.
Warga Aek Nabara tidak akan lagi puas dengan janji kosong. Mereka menuntut tindakan segera dan tegas dari aparat penegak hukum dan dinas terkait untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) secara mutlak dan mewujudkan pendirian portal pembatas kapasitas tanpa tawar-menawar. Tanpa intervensi yang konkret dan tanpa kompromi, ancaman kecelakaan fatal akibat truk-truk TBS yang ugal-ugalan ini akan terus menjadi hantu di Jalan Ampera. Sudah saatnya keselamatan warga menjadi PRIORITAS UTAMA, bukan lagi tumbal dari arogansi pengusaha dan kelalaian penguasa!
by infohumas-polri
